Detail Berita

Kami Akan Provokasi Masyarakat

Bappeda Kabupaten Malang :

Kami Akan Provokasi Masyarakat

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang menyampaikan akan terus melakukan provokasi kepada masyarakat dalam setiap kunjungannya di wilayah perdesaan. Provokasi terhadap masyarakat yang akan terus digalakkan tersebut secara langsung disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto. 

"Saya akan provokasi masyarakat setiap kali kunjungan ke desa-desa," kata Tomie saat mengisi acara  Bimbingan Teknis Pemutakhiran IDM Kabupaten Malang Tahun 2019 di Desa Sutojayan, Pakisaji, Kamis (21/02/2019).

Provokasi Bappeda Kabupaten Malang tersebut terkait dengan penyelarasan program serta realisasinya di wilayah perdesaan. Yakni, pemerintah desa memiliki dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) sebagai induk dokumen dalam pembangunan.

Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang ini, menjelaskan, provokasi yang akan terus dilakukannya terkait keseriusan  pemerintah desa menjalankan program yang sudah ada di RPJMDesa-nya. "Apakah sudah tersinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Malang atau belum. Serta selama 6 tahun tersebut bagaimana pencapaiannya. Dan ini semua membutuhkan keterlibatan semua elemen yang ada, khususnya masyarakat desa itu sendiri," urai Tomie.

Menurut Tomie, provokasi tersebut sebagai bagian dalam pemberdayaan masyarakat dalam ikut serta dalam segala pembangunan di wilayahnya. "Jadi ini provokasi positif sekaligus pembelajaran bagi seluruh elemen di desa. Kalau kepala desa tidak bisa merealisasikan program di RPJMDesa, konsekuensinya jelas di mata masyarakat," imbuhnya.

Menyinggung mengenai sinkronisasi RPJMDesa dengan RPJMD Kabupaten Malang, Tomie mengatakan masih belum optimal atau tersinkronisasi dengan baik. Dirinya mencontohkan, bahwa masih ada desa-desa yang dalam mendesain perencanaan program tidak  melihat visi misi Kabupaten Malang. Konsekuensinya adalah keterputusan hasil pembangunan secara integral tidak tercapai. 

Misalnya, dalam pengentasan kemiskinan di perdesaan. Program tersebut tidak saling sambut antara tingkat Kabupaten Malang dengan pemerintah desa. Terkait hal tersebut Tomie berharap banyak dalam proses desain perencanaan yang nantinya dimasukan dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa serta APBDesa. Mengacu pada visi misi Kabupaten Malang yang juga termaktub dalam RPJMD. "Walaupun mungkin tidak semua program strategis yang ada dalam RPJMD bisa tercover di desa. Minimal ada 3 program yang wajib disinkronkan. Pengentasan kemiskinan, pariwisata dan daya dukung lingkungan," ucapnya.

Untuk bisa mengawal secara kontinyu hal tersebut, provokasi positif kepada masyarakat maupun pemerintah desa menjadi salah satu cara. Dalam upaya menyinkronkan dokumen program kerja antara pemkab Malang dan pemdes. Karena, lanjut Tomie, keberhasilan maupun kegagalan program kerja tidak bisa ditentukan oleh satu pihak saja. "Tapi harus melibatkan seluruh aspek yang ada. Bersama-sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sama dengan yang ada di Kabupaten," tegasnya.

Persoalan lain di tingkat desa adalah mengenai masih campur baurnya usulan kegiatan dalam Musrenbang Kecamatan. Masih saja ada desa yang mengusulkan program yang kewenangannya ada di desa. "Tapi masih saja diusulkan ke kabupaten. Sehingga saat masuk sistem langsung terdelete. Inikan sayang, harusnya dapat program dengan anggaran daerah, jadi tidak bisa," pungkas Tomie.

Berita Lain